JOMBANG, PojokUpdate.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Melihat Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Jombang, Jumat (19/6/2026). Mereka mendesak pemerintah daerah dan DPRD segera mengambil langkah konkret untuk merespons kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai semakin rentan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan melemahnya nilai tukar rupiah.
Massa aksi berasal dari DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Darul Ulum.
Dalam aksinya, mereka menyoroti kondisi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, pedagang pasar, serta kelompok masyarakat rentan yang dinilai belum mendapatkan perlindungan memadai dari pemerintah daerah.
Mahasiswa membawa empat tuntutan utama yang ditujukan kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jombang.
Pertama, DPRD bersama Pemkab diminta melakukan audit kerentanan ekonomi masyarakat dan mempublikasikan data terbaru mengenai kondisi petani, UMKM, pedagang pasar, buruh, serta kelompok rentan lainnya dalam waktu 30 hari.
Kedua, DPRD diminta membuka forum dengar pendapat secara terbuka yang dapat diakses publik guna menjelaskan langkah konkret dalam menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan perlambatan ekonomi.
Ketiga, mahasiswa mendesak DPRD mengawal lahirnya kebijakan daerah yang mampu melindungi petani, pelaku UMKM, dan pedagang kecil dari lonjakan biaya produksi maupun distribusi.
Keempat, DPRD diminta menyampaikan laporan capaian secara terbuka kepada masyarakat dalam jangka waktu 100 hari sejak tuntutan diterima.
Ketua DPC GMNI Jombang, Daffa Raihananta, mengatakan aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai semakin tertekan.
“Kami meminta DPRD segera melakukan audit kerentanan ekonomi masyarakat dan menghadirkan solusi yang nyata bagi kelompok yang terdampak,” ujar Daffa.
Senada dengan itu, Ketua BEM Universitas Darul Ulum, Sahrun Rozi Akbar, menilai hingga kini belum terlihat langkah konkret untuk melindungi sektor-sektor yang terdampak gejolak ekonomi.
“Saat ini masyarakat menghadapi kenaikan harga berbagai kebutuhan. Namun dukungan anggaran maupun kebijakan perlindungan bagi UMKM, petani, dan sektor lainnya belum terlihat jelas,” kata Rozi.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga meminta seluruh fraksi di DPRD Jombang hadir secara langsung untuk berdialog. Mereka menilai setiap fraksi memiliki pandangan berbeda terkait kondisi ekonomi nasional maupun daerah sehingga perlu menyampaikan sikap secara terbuka kepada publik.
“Kenapa kami meminta seluruh fraksi hadir? Karena masing-masing pasti memiliki pandangan dan solusi. Namun untuk menghadirkan mereka saja selalu sulit,” ujar Daffa.
Aksi yang berlangsung hingga sore hari itu sempat memanas ketika mahasiswa menunggu kepastian kehadiran para pimpinan fraksi. Mereka bahkan mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak direspons.
Menanggapi aksi tersebut, anggota DPRD Jombang, Anas Burhani, menemui massa dan menyatakan dukungannya terhadap aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Menurut dia, tuntutan yang diajukan mahasiswa sejalan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
“Kami mendukung tuntutan mahasiswa. Setelah kami analisis, apa yang mereka sampaikan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Jombang,” ujar Anas.
Meski demikian, Anas menegaskan DPRD memiliki keterbatasan kewenangan karena fungsi legislatif hanya mencakup pengawasan, penganggaran, dan pembentukan regulasi.
“DPRD bukan pelaksana kebijakan. Pelaksanaan berada di tangan pemerintah daerah. Namun kami akan menyampaikan dan mengawal aspirasi ini kepada pihak eksekutif,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD berencana menjadwalkan rapat kerja khusus dengan Pemerintah Kabupaten Jombang guna membahas berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa, termasuk kemungkinan penyediaan jaring pengaman ekonomi bagi petani dan pelaku UMKM.
Selain itu, DPRD juga berjanji membuka ruang transparansi dan melibatkan mahasiswa dalam mengawal perkembangan pembahasan tersebut.
“Nanti akan kami laporkan progresnya kepada masyarakat, termasuk sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan pihak eksekutif,” ujar Anas.
