JOMBANG, PojokUpdate.com – Pengurus Komisariat (PK) PMII Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang menyampaikan kekecewaan terhadap hasil rapat dengar pendapat (hearing) dengan DPRD Kabupaten Jombang yang digelar pada Rabu (10/6/2026). Organisasi mahasiswa tersebut menilai DPRD belum memberikan jawaban konkret terkait sejumlah persoalan penganggaran daerah, khususnya di sektor pendidikan dan sosial.
Dalam hearing tersebut, DPRD Jombang menjelaskan bahwa ruang fiskal daerah terbatas karena sebagian besar anggaran telah terserap untuk belanja wajib atau mandatory spending yang diatur pemerintah pusat. DPRD juga menyebut ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jombang relatif terbatas.
Ketua PK PMII Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang, Moh. Aqil Munawwar, menilai penjelasan tersebut belum menjawab substansi persoalan yang mereka angkat.
Menurut dia, DPRD sempat mengoreksi data anggaran yang dibawa mahasiswa karena dianggap belum lengkap. Namun, saat PMII meminta akses terhadap data APBD yang lebih rinci untuk dikaji bersama, permintaan tersebut belum dipenuhi.
“Kami berharap ada keterbukaan data agar masyarakat dapat memahami proses penganggaran secara utuh. Transparansi menjadi hal penting dalam pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran daerah,” ujar Aqil dalam keterangan tertulisnya.
Selain sektor pendidikan, PMII juga menyoroti alokasi anggaran pada sektor sosial. Mereka membandingkan besaran anggaran Dinas Sosial dan bidang Kesejahteraan Rakyat yang dinilai lebih kecil dibandingkan anggaran Sekretariat DPRD.
Menurut PMII, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi mengingat Pemerintah Kabupaten Jombang telah menetapkan sejumlah indikator pembangunan sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), seperti indeks kesalehan sosial, relasi antarwarga, hingga kepatuhan terhadap aturan negara.
Dalam hearing tersebut, PMII juga mempertanyakan sejumlah isu lain, mulai dari minimnya anggaran pembinaan minat dan bakat siswa, pengembangan infrastruktur pendidikan, program digitalisasi pemerintahan, hingga efektivitas pengawasan DPRD terhadap persoalan sosial seperti kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba.
Menyikapi hasil pertemuan tersebut, PMII menyatakan akan terus mengawal pembahasan APBD dan berencana menggelar hearing lanjutan.
Pada hearing jilid II mendatang, PMII berencana mendorong DPRD untuk membuka data APBD secara lebih rinci, memberikan penjelasan terkait alokasi anggaran pendidikan, serta memaparkan kebijakan penguatan sektor sosial dan digitalisasi layanan publik.
Ketua II Bidang Eksternal PK PMII Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang, Farzan, mengatakan organisasinya tidak menutup kemungkinan melakukan aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan respons.
“Kami akan terus mengawal proses penganggaran daerah dan mendorong keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah,” ujarnya.
