BANGKALAN, PojokUpdate.com – Memasuki pertengahan tahun anggaran 2026, sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Bangkalan belum juga memasuki tahap pelaksanaan.
Kondisi tersebut memantik perhatian DPRD Bangkalan yang meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan polemik harga satuan agar pembangunan tidak menumpuk di penghujung tahun.
Anggota Komisi III DPRD Bangkalan, H. Musawwir, menilai keterlambatan tersebut sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan. Sebab, hingga pertengahan Juni, progres pekerjaan fisik di lapangan masih belum terlihat signifikan.
Menurutnya, persoalan penyesuaian harga satuan yang menjadi dasar pelaksanaan proyek seharusnya sudah diselesaikan sejak awal tahun. Namun, perubahan harga material yang terus terjadi membuat proses pengambilan keputusan berjalan lambat.
“Kalau terus tertunda, waktu pelaksanaan proyek akan semakin sempit. Dampaknya bukan hanya pada serapan anggaran, tetapi juga pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya, Senin (15/6/2026).
Musawwir mengungkapkan bahwa DPRD telah memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, termasuk Dinas PUPR dan DPRKP, untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan penyesuaian harga satuan tersebut. Nilainya diketahui terus mengalami perubahan mengikuti kondisi pasar.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mematok harga yang terlalu rendah hanya untuk mengejar efisiensi anggaran. Menurutnya, langkah tersebut justru berisiko membuat paket pekerjaan tidak diminati oleh penyedia jasa konstruksi.
“Kalau hitungannya tidak realistis, kontraktor akan enggan ikut. Akibatnya proyek gagal berjalan dan masyarakat yang menunggu pembangunan menjadi korban,” katanya.
Politikus PKS tersebut juga mendesak Bupati Bangkalan agar mengambil langkah cepat dan memberikan kepastian terkait penetapan harga satuan. Ia menilai persoalan ini tidak bisa terus-menerus diserahkan pada proses birokrasi tanpa keputusan yang jelas.
“Ini sudah bukan sekadar urusan teknis. Harus ada keputusan agar proyek bisa segera dilelang dan dikerjakan,” tegasnya.
Musawwir bahkan menyarankan pemerintah melakukan perbandingan dengan daerah lain yang memiliki kondisi serupa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga satuan yang wajar dan kompetitif.
Menurut dia, semakin lama proyek tertunda, semakin besar pula risiko munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan pekerjaan yang dikebut menjelang akhir tahun.
“Kalau pekerjaan baru dimulai di triwulan terakhir, potensi kejar tayang sangat besar. Situasi seperti itu sering kali berdampak pada kualitas hasil pekerjaan,” ucapnya.
DPRD, lanjut Musawwir, akan memperketat pengawasan terhadap seluruh proyek yang nantinya dilaksanakan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kenaikan harga satuan benar-benar sejalan dengan kualitas pekerjaan di lapangan.
“Kami akan cek langsung. Mulai dari kualitas pekerjaan hingga ketebalan aspal. Jangan sampai anggaran naik tetapi mutu pekerjaan tidak berubah,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Bangkalan, Guntur Setyadi, membenarkan bahwa kenaikan harga bahan baku menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perencanaan proyek infrastruktur tahun ini.
Menurutnya, pemerintah harus melakukan penyesuaian karena anggaran yang sebelumnya telah disusun tidak lagi sesuai dengan perkembangan harga material di pasaran.
Meski demikian, ia memastikan kualitas pekerjaan tidak akan dikurangi. Penyesuaian hanya dilakukan pada volume pekerjaan agar spesifikasi teknis tetap memenuhi standar yang telah ditetapkan.
“Kualitas material tetap harus dipertahankan. Yang bisa disesuaikan adalah volume pekerjaan, bukan spesifikasinya,” jelasnya.
Saat ini, hasil penyesuaian harga satuan masih dalam proses evaluasi oleh Inspektorat. Setelah tahapan tersebut rampung, pemerintah daerah akan melanjutkan proses pengadaan melalui lelang.
“Penyesuaiannya sudah selesai. Sekarang tinggal menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat sebelum masuk proses lelang,” pungkasnya.
